MOJOKERTO, IntelijenSiberNews.com — Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjangrono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) kedua pada Kamis malam (13/8/2026). Agenda utama forum ini adalah mendengarkan pemaparan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Permata Majapahit untuk periode 2021 hingga 2024.
Musdes yang berlangsung di Kantor Desa Tanjangrono ini dipimpin langsung oleh Ketua BPD Supangkat dan dihadiri oleh unsur lengkap pemerintahan desa serta masyarakat. Tampak hadir Camat Ngoro Harfendy Setiyapraja, Kepala Desa Tanjangrono Damun, Direktur BUMDes periode 2021-2024 Rendy Saputra, Pendamping Desa, Babinsa, tokoh masyarakat, Karang Taruna, perwakilan PKK, hingga anggota Satlinmas.
Dalam pemaparannya, pihak pengurus menjelaskan rincian aliran permodalan BUMDes yang bersumber dari Dana Desa selama masa jabatannya:
- Tahun 2021 (Total Rp 100 Juta): Modal cair dalam dua tahap masing-masing Rp 50 juta. Tahap pertama dialokasikan untuk program Pos Finansial Indonesia (POSFIN), belanja sarana prasarana kantor (laptop, printer, ATK), serta sebagian untuk perawatan jaringan air bersih (Pamsimas). Tahap kedua difokuskan pada sektor pertanian (tanam singkong dan kacang tanah sistem tumpang sari), yang sayangnya tidak berjalan maksimal akibat kendala cuaca dan teknis lapangan, hanya meraup keuntungan bersih Rp 270 ribu.
- Tahun 2022: Tidak ada penyertaan modal baru dari desa. Kegiatan usaha berjalan sangat terbatas dengan mengandalkan sisa kas tahun sebelumnya.
- Tahun 2023 (Rp 182 Juta): Dana penyertaan modal kembali digelontorkan dan difokuskan secara penuh untuk pembangunan fasilitas pujasera di atas Tanah Kas Desa (TKD). Dari akumulasi seluruh kegiatan 2021-2023, tercatat sisa kas modal sebesar Rp 11.167.000.
- Tahun 2024: Kepengurusan BUMDes sudah tidak aktif karena masa bakti SK telah berakhir sejak Januari 2024 tanpa perpanjangan.
Mantan Direktur BUMDes Permata Majapahit, Rendy Saputra, menyayangkan mengapa forum Musdes khusus untuk membahas LPJ baru diselenggarakan di penghujung tahun 2026 ini. Menurutnya, laporan keuangan dan SPJ setiap tahun sejatinya sudah disusun serta diserahkan kepada pihak Pemerintah Desa.
Kendati demikian, forum Musdes diwarnai kritik keras dari unsur tokoh masyarakat. Pengelolaan BUMDes dinilai tidak transparan dan tidak sejalan dengan amanat PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kritik tajam juga dilayangkan kepada kinerja BPD yang dianggap pasif dan kurang melakukan pengawasan secara berkala.
Bahkan, polemik berkepanjangan ini memicu ancaman dari perwakilan warga yang berencana membawa persoalan tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH) apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau unsur korupsi.
Menanggapi memanasnya situasi, Camat Ngoro Harfendy Setiyapraja mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme keterbukaan informasi publik serta pemahaman tupoksi masing-masing lembaga desa. Ia menegaskan bahwa pihak kecamatan bersama pendamping desa akan melakukan pendampingan intensif agar dokumen laporan pertanggungjawaban dapat diverifikasi dengan jelas.
"Ranah teknis keuangan BUMDes belum bisa diintervensi langsung oleh kecamatan, namun kami fokus mendorong penyelesaian dan transparansi laporan agar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Harfendy.
Hingga berita ini diturunkan, forum Musdes masih mencatat sejumlah catatan krusial yang harus ditindaklanjuti, mulai dari verifikasi ulang sisa dana, kelengkapan bukti pendukung LPJ, hingga evaluasi fungsi pengawasan lembaga desa demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Desa Tanjangrono.
TIM: Agefina
